Laporan pelaksanaan tata kelola  di BPR disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
5. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
6. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
8. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
9. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
10. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
11. Jumlah Penyimpangan Intern
12. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
13. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
14. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
15. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.